PAD Perizinan Dicurigai Bocor
Lnews, Kalianda - Pendapatan Asli Daerah (PAD) disejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta untuk ditambah pada tahun 2015 mendatang. Badan Anggaran (Banang) DPRD menilai banyak potensi PAD yang menguap dan bocor terjadi dilapangan.
"Bocornya bukan karena digelapkan oleh satker. Tetapi, banyak pengusaha yang tidak menyampaikan informasi yang jelas. Misalnya izin usaha seluas satu hektar. Tapi dilapangan bisa mencapai 4 hektar," kata anggota Banang Firdaus dalam pembahasan laporan kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) diruang Banang, Kamis (11/6).
Menurut Firdaus, potensi perizinan di Kabupaten Lamsel sangat menjanjikan sebagai penghasil PAD. Target PAD yang dipatok sebesar Rp 3,5 Miliar di BPMPPT juga dinilai masih sedikit meski dalam realisasinya PAD itu terealisasi lebih dari 100 persen.
"Kalau kata saya, angka itu masih kecil. Bukan over target. Kalau targetnya Rp 10 Miliar bisa lebih, baru over target," ungkap Firdaus.
Ia juga meminta agar BPMPPT dapat menghitung secara rill besaran PAD sesuai jumlah perusahaan yang ada di Lampung Selatan. Menurutnya, dengan data perusahaan besar, sedang, dan kecil yang dimiliki, BPMPPT dapat menghitung secara rill jumlah PAD yang bisa ditarik dari perizinan.
"Jumlah itu belum ditambah dengan perusahaan-perusahaan baru yang mau menjalankan usahanya di Lamsel," kata Firdaus.
Sayangnya, Kepala BPMPPT Lamsel Zubaidi tidak bisa menjawab berapa jumlah perusahaan yang ada di Lampung Selatan. Zubaidi beralasan dia merupakan pejabat baru di BPMPPT yang ditempatkan sekitar empat bulan lalu.
"Saya baru empat bulan pak di sini. Secepatnya saya akan inventarisasi ulang," pungkas mantan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu. (ine/str)
"Bocornya bukan karena digelapkan oleh satker. Tetapi, banyak pengusaha yang tidak menyampaikan informasi yang jelas. Misalnya izin usaha seluas satu hektar. Tapi dilapangan bisa mencapai 4 hektar," kata anggota Banang Firdaus dalam pembahasan laporan kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) diruang Banang, Kamis (11/6).
Menurut Firdaus, potensi perizinan di Kabupaten Lamsel sangat menjanjikan sebagai penghasil PAD. Target PAD yang dipatok sebesar Rp 3,5 Miliar di BPMPPT juga dinilai masih sedikit meski dalam realisasinya PAD itu terealisasi lebih dari 100 persen.
"Kalau kata saya, angka itu masih kecil. Bukan over target. Kalau targetnya Rp 10 Miliar bisa lebih, baru over target," ungkap Firdaus.
Ia juga meminta agar BPMPPT dapat menghitung secara rill besaran PAD sesuai jumlah perusahaan yang ada di Lampung Selatan. Menurutnya, dengan data perusahaan besar, sedang, dan kecil yang dimiliki, BPMPPT dapat menghitung secara rill jumlah PAD yang bisa ditarik dari perizinan.
"Jumlah itu belum ditambah dengan perusahaan-perusahaan baru yang mau menjalankan usahanya di Lamsel," kata Firdaus.
Sayangnya, Kepala BPMPPT Lamsel Zubaidi tidak bisa menjawab berapa jumlah perusahaan yang ada di Lampung Selatan. Zubaidi beralasan dia merupakan pejabat baru di BPMPPT yang ditempatkan sekitar empat bulan lalu.
"Saya baru empat bulan pak di sini. Secepatnya saya akan inventarisasi ulang," pungkas mantan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu. (ine/str)
No comments