Enam Fraksi Kritik Kinerja Rycko - Eki
Lnews, KALIANDA - Enam fraksi di DPRD Lampung Selatan menilai kinerja bupati dan wakil bupati Lampung Selatan periode 2010 - 2015 harus dievaluasi.
Ke-enam fraksi itu antara lain Fraksi PDIP, Fraksi NasDem, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN dan Fraksi Gabungan PKB dan Hanura DPRD Lamsel.
Evaluasi dilakukan mengingat selama lima tahun menjabat, Bupati Lamsel H. Rycko Menoza, SZP, SE,.SH,.MBA dan Wakil Bupati H. Eki Setyanto belum dapat menunjukan kinerja yang benar-benar maksimal.
"Buktinya masih banyak jalan-jalan di Lamsel yang rusak. Kami minta penjelasan mengenai hal ini dari pak Wakil Bupati," kata Ketua Fraksi Gabungan PKB dan Hanura Imam Subkhi saat menyampaikan pandangan umum fraksi terkait LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lamsel periode 2010 - 2015 di gedung DPRD Lamsel, Rabu (1/7).
Fraksi Gabungan PKB dan Hanura juga mempertanyakan ketepatan waktu dalam penyampaian LKPj AMJ bupati dan wakil bupati Lamsel. Menurut Imam, LKPj itu seharusnya sudah disampaikan ke DPRD pada Maret - April 2015. Namun, Pemkab baru menyampaikannya pada akhir Juni - Juli.
"Ini akan membuat pembahasan tidak efektif dan efisien. Kami mempertanyakan ketaatan Pemkab terhadap aturan perundang-undangan," pungkas Imam. (ine/str)
Ke-enam fraksi itu antara lain Fraksi PDIP, Fraksi NasDem, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN dan Fraksi Gabungan PKB dan Hanura DPRD Lamsel.
Evaluasi dilakukan mengingat selama lima tahun menjabat, Bupati Lamsel H. Rycko Menoza, SZP, SE,.SH,.MBA dan Wakil Bupati H. Eki Setyanto belum dapat menunjukan kinerja yang benar-benar maksimal.
"Buktinya masih banyak jalan-jalan di Lamsel yang rusak. Kami minta penjelasan mengenai hal ini dari pak Wakil Bupati," kata Ketua Fraksi Gabungan PKB dan Hanura Imam Subkhi saat menyampaikan pandangan umum fraksi terkait LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lamsel periode 2010 - 2015 di gedung DPRD Lamsel, Rabu (1/7).
Fraksi Gabungan PKB dan Hanura juga mempertanyakan ketepatan waktu dalam penyampaian LKPj AMJ bupati dan wakil bupati Lamsel. Menurut Imam, LKPj itu seharusnya sudah disampaikan ke DPRD pada Maret - April 2015. Namun, Pemkab baru menyampaikannya pada akhir Juni - Juli.
"Ini akan membuat pembahasan tidak efektif dan efisien. Kami mempertanyakan ketaatan Pemkab terhadap aturan perundang-undangan," pungkas Imam. (ine/str)
No comments