Tender Kacau, HMI Demo Dinas PU

Lnews, KOTABUMI - Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lampung Utara (Lampura), berunjuk rasa di kantor Pekerjaan Umum (PU) setempat, Kamis (17/9/2015).

Dalam orasinya, mereka menyoroti tentang adanya sejumlah oknum pejabat Pemkab yang mendapatkan 'jatah' proyek di Dinas PU. Selain itu, dinas dinilai tidak profesional dalam menggelar tender proyek.

Pasalnya, ketidakprofesional itu dibuktikan dengan adanya surat rekomendasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang berisikan saran untuk membatalkan sejumlah proyek akibat ketidak profesionalan pihak panitia lelang Dinas PU.

"Sejumlah proyek pembangunan terindikasi adanya kecurangan dengan dibuktikan adanya surat rekomendasi dari LKPP untuk membatalkan sejumlah proyek karena ketidakprofesionalan pihak panitia,"tegas Willy, perwakilan mahasiswa.

Menurut HMI, hal itu membuktikan bahwa Dinas PU tidak mampu menyusun perencanaan yang sistematis, efektif, dan efisien dalam pembangunan sehingga berimbas pada ketidakjelasan dan lambannya serapan anggaran ‎tahun ini.

Mereka juga menyoroti sejumlah proyek yang tak memasang papan nama proyek sehingga menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan informasi seputar proyek.


Usai berorasi, para mahasiswa akhirnya diberikan kesempatan berdialog dengan Kepala Dinas PU, Syahbudin. Dihadapan mahasiswa, Syahbudin mengaku jika keterlambatan dalam pelaksanaan proyek pembangunan di Lampura, dipicu terlambatnya pengesahan APBD 2015.

Dimana, setelah APBD disahkan pada bulan Mei, pihaknya langsung melakukan pelelangan pengawas, yang dilanjutkan lelang fisik pekerjaan di bulan Juni. "Target memang sudah pas, dan persoalan ini akan dijadikan catatan untuk kedepannya,"ujar Syahbudin.

Mengenai dugaan oknum PNS yang 'bermain' proyek, Kadis tidak dapat mengomentarinya,”Saya fikir begini kalau indikasi nama-nama itu, saya sebulan lalu sudah dapat juga. Kalau nama itu bisa saja orang menyusun itu, bisa dibuat orang. Saya tidak bisa coment itu, kalau memang ada indikasi silahkan saja diproses. Artinya, terlepas dari saya itu intinya apa,”katanya.

Tentang papan nama proyek, lanjut Syahbudin, pihaknya akan menekankan ke kontraktor untuk memasangnya." karena memang wajib. Dan Akan kami tegur jika papan tidak ada"terang Syahbudin seraya menambahkan mengenai saran LKPP untuk melakukan tender ulang, telah dilaksanakan oleh ULP Lampura. (van/str)