Kami dianggap Monyet, Kami akan Golput

Lnews, KALIANDA - Ribuan warga dari sepuluh desa yang menghuni register 1 Way Pisang, kecamatan Ketapang, kabupaten Lampung Selatan, berunjukrasa di lapangan Korpri Pemkab Lampung Selatan, Rabu siang (7/10). Mereka menuntut pemerintah membebaskan lahan tersebut dan memberikan kepada warga yang sudah mendiami daerah itu puluhan tahun.

"Kami meminta pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat untuk membujuk menteri kehutanan agar memberikan dan mensertifikasi lahan register 1 Way Pisang, kepada warga." ujar orator melalu pengeras suara.

Selain itu warga juga meminta perusahaan penggemukan sapi milik swasta yang beroperasi, hengkang di kawasan register. "Kami juga mendesak, PT. Penyelamat Alam Nusantara, yang beroperasi menggemukan sapi, keluar dari lahan register, karena adanya perusahaan tersebut merupakan bentuk ketidak adilan pemerintah. Rakyat mereka usir, sementara perusahaan dengan seenaknya mendapat izin usaha dilokasi hutan lindung ini." teriak sang orator.

Jika dua tuntutan tersebut tidak dikabulkan oleh pemerintah secepatnya, para pengunjungrasa mengancam akan golput dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Lampung Selatan, yang akan dilaksanakan 9 Desember 2015 mendatang. "Jika tuntutan kami tidak dikabulkan dalam waktu dekat, kami tidak akan memilih, kami akan golput."

Sang orator melanjutkan, selama ini warga yang menempati register 1 Way Pisang dianggap seperti bukan manusia oleh pemerintah, oleh karena anggapan itu, para pengunjukrasa menilai tidak layak mereka mengikuti dan penyalurkan hak mereka pada Pilkada 9 Desember. "Kami dianggap bukan manusia, kami seperi monyet, ngapain monyet ikut pemilu. Oleh karena itu kami meminta pemerintah secepatnya memberikan lahan register 1 untuk kami." ujar salah seorang warga Way Pisang ini.

Jarak Way Pisang ke Pemkab Lampung Selatan sekitar 40 KM. Para pengunjukrasa datang dengan menggunakan sedikitnya 50 truk dan cold diesel. Pengunjukrasa juga didampingu oleh kelompok mahasiswa dari Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (Ek-LMND). (aka)