Kherlani: lagi Sulit masa Rakor di Bali?

Lnews, KALIANDA – Rencana Pemerintah Kabupaten untuk menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bulanan di Provinsi Bali “sirna”, setelah Penjabat Bupati Lampung Selatan, Kherlani, menegaskan bahwa kegiatan Rakor bulanan bersama SKPD tersebut, tidak ada.

Hal ini disampaikan oleh Kherlani, kepada wartawan usai upacara Hari Kesaktian Pancasila 2015 di Lapangan Radin Intan 2, Kalianda, Kamis pagi (1/10).

Berulang-ulang, mantan Pj Bupati Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) itu menepis kabar pelaksanaan Rakor bulanan Pemkab, akan digelar di Bali. Menurutnya, kondisi keuangan Pemkab saat ini dalam keadaan kritis, jadi tidak mungkin menggelar Rakor di sana.

“Oi nggak ada itu, orang dunia lagi sulit begini mau ke (Provinsi) Bali. Dunia sulit begini mau pergi-pergi,” tegasnya saat itu.

Belum diketahui secara pasti, siapa yang merancang dan mewacanakan agar Rakor tersebut di gelar di luar daerah. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, rencana Rakor bulanan itu akan dilakukan pada 15-16-17 Oktober 2015 mendatang.

Untuk diketahui, berdasarkan informasi yang digali dari Asisten Bidang Pemerintahan Setdakab Lampung Selatan, Firman Muntako, Rabu (30/9) kemarin terkuak, bahwa kegiatan Rakor bulanan di Bali baru sebatas wacana dan sedang dalam pembahasan bersama jajaran terkait.

“No coment dululah, karena ini masih wacana. Tapi kalau benar dilakukan akan kita ekspose secara luas,” katanya saat dikonfirmasi.

Dia menjelaskan kenapa memilih Provinsi Bali, karena daerah itu memiliki banyak potensi yang sejatinya dapat dipelajari dan diterapkan di Lampung Selatan.

Semisal, lanjut dia, belajar cara menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mempelajari perkembangan wisata, mempelajari pelayanan perizinan terpadu dan pengelolaan sistim irigasi desa (Subag).

“No komen dulu kalau terkait Rakor. Tapi kenapa bali, karena disana sudah sangat maju, dan kita memiliki potensi itu. Tidak ada salahnya kita belajar kesana dan akan berupaya diterapkan disini,” katanya lagi.

Dia membeberkan, untuk biaya perjalanan selama di tempat itu nanti, seyogyanya akan menggunakan dana pribadi masing-masing SKPD. Sebab, leading sektor pelaksana Rakor yang dalam hal ini Bagian Otonomi Daerah (OTDA) Setdakab Lampung Selatan tidak menganggarkan biaya pelaksanaan Rakor untuk ke Provinsi Bali.

“Dananya masing-masing, tidak boleh menggunakan anggaran dari dinas. Ya, itung-itung rekreasi-lah,” katanya lagi. (dir/str)