KPU Harus Pertanggungjawabkan Anggaran

Lnews, BANDUNG - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menekankan, seluruh Satuan Kerja (Satker) KPU mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten/kota harus mampu merencanakan anggaran dengan baik. Selain merencanakan, pertanggungjawaban anggaran yang telah digunakan juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan akuntabilitas KPU RI sebagai sebuah lembaga, Kamis (26/11), seperti dilansir situs kpu.go.id

“Selain kita mampu merencanakan dengan baik, kita juga harus mampu mempertanggungjawabkan dengan baik. Saya berharap kita bisa seiring, begitu uang keluar, selesai, bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Arief.

Hal tersebut ditegaskan Arief, dalam Rapat Kerja (Raker) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Tahun 2015 serta Penyampaian Pagu dan RKA K/L Tahun 2016 yang digelar di Aula Kantor KPU Provinsi Jawa Barat (Jabar), Jl. Garut No. 11, Bandung.

Evaluasi pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan Tahun 2015 ini, lanjut Arief, juga menjadi bagian penting dalam agenda Raker yang digelar selama 3 (tiga) hari, 26 – 28 November 2015. Selain itu, penting untuk diketahui, apakah perencanaan yang selama ini dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan riil yang ada di lapangan.

“Kita akan cek, apa yang kita sudah lakukan dalam Tahun 2015. Bagaimana penyerapan kita, bagian mana yang sesungguhnya itu merepotkan kita sendiri, kita minta anggarkan tapi sesungguhnya kita tidak bisa kerjakan. Ini harus kita evaluasi,” ujar Arief.

Hal lainnya yang dibahas yakni rencana kerja Tahun 2016 mendatang apakah sudah sesuai dengan anggaran yang telah tersedia.

“Bukan hanya kerjaannya, tetapi juga uangnya tersedia apa tidak. Supaya kita kedepan lebih baik lagi,” harap Arief.

Senada dengan Arief, Kepala Biro Perencanaan dan Data Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU, Purwoto Ruslan Hidayat menerangkan, Raker ini bertujuan untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan yang akan dilaksankan pada Tahun 2016.

“Selain itu, topik pembahasan lainnya yakni mengidentifikasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Kita juga ingin mendapatkan masukan atas kendala yang dihadapi oleh KPU di daerah,” jelas Purwoto.

Hadir pada raker tersebut Komsioner dan Sekretaris KPU Provinsi Jabar, serta pejabat di lingkungan Setjen KPU. Peserta kegiatan ini ialah Kepala Bagian dan Kasubag Program, Data dan Organisasi 34 KPU Provinsi se-Indonesia. (ook/red. FOTO KPU/ook/hupmas---aka)