Ridho Layak Pimpin Lagi DPD Demokrat
Lnews, KALIANDA - Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Lampung Selatan berharap Ridho Ficardo kembali memimpin Partai berlambang mercy tersebut di Lampung, setelah masa jabatannya habis bulan Maret mendatang.
Hal ini diungkapkan Ketua Divisi Komunikasi dan Informasi Publik DPC PD Lampung Selatan, Rudi Apriadi, Rabu (20/1).
"Kami berharap Ridho Ficardo mau menahkodai DPD Partai demokrat untuk kedua kalinya," Ujar mantan ketua PWI Lampung Selatan dua periode ini.
Rudi menyatakan, ada beberapa alasan mengapa Gubernur Lampung itu, pantas untuk kembali menahkodai DPD Demokrat untuk yang kedua.
Salah satunya menurut Rudi, dibawah kepemimpinan Ridho, perolehan kursi di Dewan diseluruh Lampung bertambah dari sebelumnya.
"Selain itu, dalam Pilkada serentak kemarin, calon kepala daerah yang di dukung Partai Demokrat berhasil menang di 5 daerah dari 8 daerah yang menggelar Pilkada, yakni Kabupaten Pesawaran, Kota Bandarlampung, Lampung Tengah, Lampung Timur dan Way Kanan," ungkap Rudi.
Selain itu, yang paling menggembirakan menurutnya, Ridho mampu menempatkan dirinya dengan tidak mencampuradukan urusan pemerintahan dengan urusan partai. Sehingga, tidak terjadi pertentangan kepentingan. (aka)
Hal ini diungkapkan Ketua Divisi Komunikasi dan Informasi Publik DPC PD Lampung Selatan, Rudi Apriadi, Rabu (20/1).
 |
| Ridho Ficardo (kiri) dan Rudi Apriadi. (dok-rudi) |
Rudi menyatakan, ada beberapa alasan mengapa Gubernur Lampung itu, pantas untuk kembali menahkodai DPD Demokrat untuk yang kedua.
Salah satunya menurut Rudi, dibawah kepemimpinan Ridho, perolehan kursi di Dewan diseluruh Lampung bertambah dari sebelumnya.
"Selain itu, dalam Pilkada serentak kemarin, calon kepala daerah yang di dukung Partai Demokrat berhasil menang di 5 daerah dari 8 daerah yang menggelar Pilkada, yakni Kabupaten Pesawaran, Kota Bandarlampung, Lampung Tengah, Lampung Timur dan Way Kanan," ungkap Rudi.
Selain itu, yang paling menggembirakan menurutnya, Ridho mampu menempatkan dirinya dengan tidak mencampuradukan urusan pemerintahan dengan urusan partai. Sehingga, tidak terjadi pertentangan kepentingan. (aka)
No comments