SMPN 1 Kalianda Kekurangan Komputer UNBK

Kantor SMP Negeri 1 Kalianda, Lampung. (ddn)

Lnews, KALIANDA - SMPN 1 Kalianda, Lampung Selatan tampaknya memang belum siap melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun ini.

Padahal, tercatat pada tanggal 20 November 2015 lalu, SMPN 1 Kalianda resmi ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui provinsi, sebagai SMP pertama di Kabupaten Lampung Selatan yang akan menerapkan UNBK.

Minimnya sarana dan prasana untuk melaksanakan UNBK menjadi persoalan pelik yang harus dihadapi oleh pihak sekolah. Seperti terbatasnya keberadaan komputer yang notabene-nya sebagai sarana mutlak dalam penerapan UNBK.

Tak hanya itu, belum adanya jaringan internet (wearles) sebagai fasilitas penunjang, akan menjadi persoalan yang berkaitan bagi pihak sekolah. Padahal, ujian tersebut dijadualkan akan berlangsung pada sekitar bulan Mei mendatang.

Untuk menutupi kekurangan, pihak sekolah akhirnya membagi permasalahan itu kepada wali murid, dengan cara membebankan biaya tersebut melalui komite untuk membeli kekurangan sarpras untuk UNBK.

Dari keterangan koordinator staf tata usaha SMPN 1 Kalianda Slamet Riyadi menjelaskan, pihak sekolah bersama komite akhirnya menetapakan biaya yang cukup besar dalam bentuk sumbangan untuk pembelian fasilitas demi mensukseskan penerapan UNBK tersebut. Dimana masing-masing wali murid dibebankan biaya sebesar Rp327.000/wali murid.

“Jumlah murid kita (SMPN 1 Kalianda, kelas VII,VII dan IX) ada sekitar seribu orang, bila semuanya berjalan dapat menutupi untuk pembelian sekaligus memenuhi semua kekurangan itu. Terkecuali untuk wali murid yang memang tidak mampu, ini tidak akan dimintai biaya,” ujarnya saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Rabu (13/1).

Slamet mengaku, pihak sekolah saat ini hanya memiliki 20 unit komputer tanpa internet. Sedangkan komputer yang dibutuhkan untuk melaksanakan UNBK setidaknya ada sekitar 90 unit ditambah wearles.

“Kita sudah mengajukan proposal ke dinas ( Dinas Pendidikan Lampung Selatan_red) untuk membantu sarana dan prasarana, namun belum ada solusi terbaik, bahkan tidak ngasi apa-apa. Makanya kami berinisiatif melalui dana shering komite,” kata Slamet.

Terpisah, menurut penuturan Firman selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Lampung Selatan, langkah yang diambil oleh pihak SMPN 1 Kalianda, untuk membebankan lagi ke wali murid tidaklah tepat.

Pasalnya, pihak dinas terdahulu sudah menyarankan untuk melakukan peminjaman unit komputer kepada sekolah-sekolah yang belum menerapkan UNBK.

“Saya rasa nggak tepatlah kalau semuanya dibebankan lagi kepada wali murid. Solusi dari kami kemarin, pinjam dulu di sekolah lain. Kemudian, pada tahun depannya baru akan dianggarkan untuk itu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sebelumnya terdapat tiga sekolah yang diusulkan untuk penerapan UNBK itu antara lain, SMPN 1 Kalianda, SMPN 1 Natar dan SMPN al-Huda Jati Agung. Namun yang dianggap memenuhi kriteria untuk menerapkan UNBK tersebut baru SMPN 1 Kalianda. (ddn/str)